Kemenkeu Cermati Perkembangan Mata Uang Virtual Seperti Bitcoin

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk mencermati perkembangan penggunaan mata uang virtual berbasis teknologi distribusi buku besar (distributed ledger technology) seperti Bitcoin di Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan Kementerian bersama otoritas akan mengambil langkah-langkah yang terukur untuk memitigasi risiko peredaran dan penggunaan mata uang virtual untuk menjaga kepentingan masyarakat serta kredibilitas dan stabilitas sistem keuangan.

“Perkembangan mata uang virtual seperti Bitcoin yang semakin marak telah menjadi perhatian berbagai otoritas keuangan dunia mengingat potensi risiko yang besar,” kata Nufransa melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 22 Januari 2018.

Pada 15 Januari lalu, Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang virtual sejenis Bitcoin sebagai alat pembayaran. Selain rupiah, tak ada mata uang lain yang sah sebagai alat pembayaran.

Nufransa menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap kebijakan larangan menggunakan mata uang virtual yang diterapkan BI. Dia menyampaikan penggunaan mata uang virtual sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal.

“Kementerian Keuangan mendukung kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah,” ujarnya.

Nufransa mengingatkan, mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, definisi mata uang yakni uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

Nufransa juga mengingatkan penggunaan mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan terorisme. Kerawanan ini terjadi lantaran hingga saat ini belum ada otoritas yang mengatur dan mengawasi penggunaan mata uang virtual.

Selain itu, Nufransa berujar transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan risiko penggelembungan nilai (bubble) yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

“Karena mata uang virtual tidak jelas underlying asset yang mendasari nilainya,” ujar Nufransa.

Salah satu mata uang yang belakangan cukup populer di Indonesia yakni Bitcoin. Nilai mata uang cryptocurrency ini terus menanjak. Pada Selasa, 23 Januari 2018, nilai tukar satu Bitcoin yakni sebesar Rp 153 juta. Namun, otoritas keuangan seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan telah menegaskan larangan menggunakan uang virtual ini untuk segala bentuk transaksi keuangan di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *